Profil

Visi

Menjadikan pengadaan barang/jasa terpercaya, profesional dan modern

Misi
  • Melaksanakan pengadaan barang/jasa yang kredibel dan akuntabel;
  • Berinovasi dan berdedikasi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
  • Optimalisasi teknologi informasi dalam pengembangan sistem pengadaan barang/jasa.

Kode Etik

  • Melaksanakan tugas secara tertib, disertai dengan rasa tanggung jawab, profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan proses pengadaan barang/jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;
  • Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan yang tidak sehat;
  • Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa (conflict of interest);
  • Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan dalam pengadaan barang/jasa;
  • Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi, tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

Dasar Hukum

Peraturan Presiden RI

Nomor : 16 Tahun 2018
Tanggal : 22 Maret 2018

Tentang : Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor : 99 Tahun 2014
Tanggal : 23 Desember 2014

Tentang : Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Peraturan Bupati

Nomor : 41 Tahun 2016
Tanggal : 23 November 2016

Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah

Keputusan Bupati

Nomor : 568/01/HK/2016
Tanggal : 15 Pebruari 2016

Tentang : Penetapan Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Pada Unit Layanan Pengadaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Tugas dan Fungsi

 

Tugas dan Fungsi dari Kepala ULP, Sekretaris ULP, Bidang-bidang ULP dan Pokja-pokja ULP tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016, dengan mengikuti amanat Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 dan Peraturan Kepala (Perka) LKPP yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa.